Jasa konstruksi Jakarta — Mendirikan bangunan fungsional di Indonesia tidak bisa asal-asalan. Selain memastikan bentuk, menyiapkan lahan, memperhatikan keamanan pekerja dan calon penghuni, Anda juga harus sudah mengantongi ragam perizinan yang dibutuhkan sebelum memulai pekerjaan konstruksi.

Meski sekilas ribet, sebenarnya surat-surat izin ini wajib ada untuk alasan yang tepat. Dengan mengantongi izin, badan pengelola daerah akan memiliki informasi tentang bangunan Anda dan data pemiliknya. Demikian pula penggunaan dan aturan tata lokasi. Sehingga jika suatu hari Anda tersandung kasus yang tidak menyenangkan, mengurusnya tidak akan sulit.

Sebagai warga negara yang baik, Anda wajib punya ragam perizinan yang dibutuhkan berikut sebelum mulai membangun. Apa saja?

 

Izin Prinsip

Izin Prinsip diterbitkan oleh Bappeda. Baik perseorangan maupun badan hukum yang berminat mendirikan bangunan harus menyampaikan proposal pembangunan pada pihak Bappeda. Melalui suatu sidang, akan ditentukan  sah atau tidaknya proposal tersebut. Biasanya, proses sidangnya melibatkan pula DPRD dan sejumlah tokoh masyarakat.

 

IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah)

Selanjutnya adalah syarat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau IPPT. Izin satu ini diterbitkan oleh BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Tercakup di sini adalah izin untuk penggunaan tanah kosong, pekarangan, persawahan menjadi area hunian seperti rumah atau apartemen. Atau bahkan kantor.

 

Izin Site Plan

Izin site plan diterbitkan oleh Kimpraswil (Permukiman, Prasarana, dan Sarana Wilayah). Tujuannya untuk mengkaji apakah bentuk bangunan yang akan didirikan kira-kira sejalan dengan lahan yang diberlakukan.

 

Izin Pell Banjir

Juga diterbitkan oleh kimpraswil, izin pell banjir meliputi tahap pemastian apakah bangunan yang akan didirikan memiliki ketinggian yang sejalan dengan rekomendasi sesuai titik-titik banjir di wilayah terdekat. Jika terbukti lebih rendah, bisa jadi izin batal terbit.

Inipun demi kebaikan bangunan Anda sendiri, karena bangunan yang tidak sesuai izin pell banjir dapat menyulitkan dan mudah terkena genangan air. Akibatnya, adalah kerusakan jangka panjang yang merepotkan.

 

Izin Pengeringan

Izin khusus akan dibutuhkan untuk suatu bidang tanah yang semula masih berupa tanah basah, demikian istilahnya, yakni jika lokasi tanah yang hendak direncanakan untuk dibangun menjadi apartemen tersebut status dalam sertifikatnya masih berupa tanah sawah, belum berupa tanah kering pekarangan.

Adapun lembaga yang terkait dan memiliki wewenang untuk mengeluarkan Izin pengeringan tanah tersebut ialah Dinas Pertanian setempat, dan Badan Pertanahan Nasional setempat. Suatu tanah asal yang semula masih berstatus sebagai tanah persawahan akan harus melewati tahap perubahan status tanah basah berupa sawah menjadi status tanah kering berupa tanah pekarangan terlebih dahulu baru bisa diubah statusnya menjadi tanah untuk suatu hunian apartemen.

 

 Izin AMDAL

Kemudian yang tak kalah pentingnya ialah izin AMDAL, yakni Izin terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Tingkat urgensi izin AMDAL tersebut ialah karena pada prinsipnya setiap aktivitas suatu pembangunan tersebut besar atau kecil pasti akan memberikan dampak atau efek terhadap lingkungan di sekitarnya.

 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Kemudian ujung dari keseluruhan perizinan tadi yang telah durus dan didapatkan bagi suatu lokasi tanah tempat rencana apartemen akan dibangun ialah diperolehnya dan telah diterbitkan IMB ataupun Izin Mendirikan Bangunan nya.

 

Sebelum membangun hunian atau bangunan fungsional, pastikan Anda telah memiliki izin-izin di atas. Dijamin, bangunan Anda akan awet hingga hari tua tanpa masalah. Agar semakin bagus, jangan lupa menyewa jasa kontraktor terpercaya, ya.

 

 

× Konsultasi Lebih Lanjut ?